Dukun Politik; Eksistensi Penasihat Spritual Politik di Sulawesi Selatan
Kategori:
Penulis: Hadisaputra
Halaman: 0
Stok: 0
ISBN: 978-623-8357-04-8
Rp. 80.000
Dalam konteks Sulawesi Selatan, hingga saat ini keberadaan penasihat spiritual dalam ranah politik lokal juga masih menunjukkan eksistensinya. Hal itu ditunjukkan oleh pemberitaan di media massa lokal jelang Pemilu Legislatif tahun 2014 lalu. Misalnya, headline Harian Rakyat Sulsel (Edisi 23 Februari 2014) mengangkat judul ?Jasa Paranormal Bayangi Para Caleg. Namun ulasan dalam koran tersebut dibuat ?ala kadarnya, tidak berdasarkan hasil investigasi yang mendalam. Penanda lainnya adalah kehadiran penasihat spiritual berlatarbelakang ustaz, seperti Ustaz Rahman Qayyum. Pada Pemilihan Gubernur 2007, beliau adalah penasihat spiritual Calon Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan pada saat Pemilihan Gambar 1 tersebut menegaskan bahwa paranormal hadir dengan memaksimalkan modalitas simbolik berupa gelar akademik, gelar keagamaan, keturunan bangsawan, bahkan fashion (seperti memakai jas, dasi dan kacamata.) Penyertaan nomor rekening pada gambar diatas juga menyiratkan profesionalitas, jasa mesti dibayar dengan uang. Iklan diatas menepis kesan bahwa orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan supranatural adalah mereka yang tidak berpendidikan, berpakaian tradisional, tinggal di kampung dan membantu sesama tanpa pamrih. 5 Gubernur 2013, menjadi penasihat spiritual Calon Gubernur Ilham Arief Sirajuddin (Tribuntimur.com, 19 Januari 2013). Malah, Rahman Qayyum mendirikan ?Rahman Qayyum Center, sebagai pusat konsultan spiritual, termasuk bagi para politisi. </p>Sejumlah paparan tersebut menunjukkan bahwa terdapat paradoks dalam dunia politik saat ini. Kontestasi politik pada tampakan luar menuju arah yang semakin modern dan rasional, misalnya penggunaan lembaga survei dan konsultan politik dalam lakon-lakon politik, pembentukan struktur organisasi tim sukses yang begitu rapi, terstruktur dan sistematis. Namun di balik itu, praktik penasihat spiritual politik tetap menjadi magnet tersendiri bagi para aktor politik.</p>
